 |
| Sekjen LPMA SWAMEMO, Jhon Kobepa, (Foto: Demianus B/KM) |
Manokwari, (KM)--- John Kobepa, Sekertaris Jendral (Sekjen) Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat suku Walani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO) mendesak kepada pihak pemerintah Daerah (PEMDA) Paniai segerah mengatasi persoalan kemanusiaan dan kerusakan lingkungan serta kerut kekayaan alam termasuk emas yang ambil oleh pengusaha ilegal di Degeuwo Distrik Bogobaida kabupaten paniai.
Sebagai wilayah hukum yang hak tunggal pihak pemerintah harus menyelesaikan dengan serius untuk mengatasi persoalan kemanusiaan dan kerusakan lingkungan serta kerut kekayaan alam termasuk emas yang ambil oleh pengusaha secara ilegal. keterangan tertulis yang diterima kabarmapegaa.com, Minggu (20/11/2016).
kata Jhon, Masalah ini kami pihak lembaga LPMA SWAMEMO, sebagai culture yang mengakomodir 3 suku besar sepanjang sungai Degeuwo suku Walani, Mee, dan Moni yang sudah bertempat tinggal sekitar sepanjang lokasi mengalami banyak penderitaan lewat berbagai macam persoalan yang dapat menghancurkan tatanan hidup ekonomi keluarga sudah hilang secara alamiah dan mereka susah hadapi kehidupan secara global di pengarui oleh ekonomi global di Degeuwo.
"Kami menilai banyak kekayaan daerah Paniai sangat merugikan karena pemerintah daerah kurang memperhatikan aset daerah yang dapat income nilainya besar dari pengusaha di Degeuwo," beber Jhon.
Menurut dia, daerah ini maju atau tidak kembali kepada pihak pemerintah daerah, perlu ada ruang dialog dengan masyarakat hak ulayat disana apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan di daerah ini kami melihat pemerintah perlu lakukan bicara terbuka terhadap masyarakat akar rumput disana kami lembaga sudah lakukan banyak hal demi hak-hak kita disana.
"Hal-hal yang perlu di lakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif adalah harus ada peraturan daerah (PERDA) tentang pertambangan dan Minuman Keras (Miras), kemudian lakukan sidang paripurna penutupan penambangan serta di dorong dengan regulasi persoalan tentang penambangan, lalu perlu ada ruang dialog terbuka dengan masyarakat akar rumput 3 suku,"ungkap Jhon.
Dia juga mengatakan, Lembaga melihat selama ini penambangan emas ilegal di Degeuwo di manfaatkan atau di untungkan oleh oknum tertentu demi kepentingan sepihak perkaya diri mereka, ini semua kita mengatasi bersama sama semua stakoholder di wilayah meepago persoalan ini dan persoalan yang lain mengakibatkan tatanan hak hidup orang banyak.
Lembaga juga, sarankan kepada pihak eksekutif dan legistratif duduk bersama rangcan bersama sejumlah persoalan untuk demi menyelamatkan kekayaan rakyat dan pemerintah daerah wilayah Meepago.
"Maju atau mundur daerah itu kembali kepada pihak pemerintah daerah harus fokus pada permasalahan yang sedang terjadi untuk demi perbaikan hak hidup masyarakat akar rumput demi perbaikan ekonomi keluarga. kalau terjadi proses pembiaran ini berjalan masa depan anak cucu terhadap sumber daya alam sangat tidak ada harapan lagi," tegasnya.
lanjut dia, kami membelah karena ini demi kepentingan kita bersama baik pihak pemerintah dan masyarakat sebagai hak tunggal pemilik lokasi kami melihat banyak kekayaan daerah masa otonimi khusus papua banyak kekayaan alam papua sangat merugikan bagi masyarakat setempat.
"Salah satu contoh kasus termasuk PT.Freepot sangat merugikan bagi rakyat papua walaupun banyak kekayaan alam papua sudah bawah keluar demi kepentingan Amerika dan Indonesia rakyat papua sebagai hak pemilik lokasi sangat menderita diatas tanah mereka sangat tidak keadilan,"ungkapnya.
Dia juga menambahkan, "Selama batas waktu yang di tentukan kalau belum ada niat penyelesaian dari pihak eksekutif dan legislatif kami koordinasikan masyarakat akar rumput bersama seluruh mahasiswa akan duduk aksi kantor pemerintah dan DPRD kab Paniai minta keterangan tentang status pengusaha illegal emas degeuwo,"pungkasnya.
Pewarta : Demianus Yabokei Bunai
Editor: Andy
0 komentar:
Posting Komentar