 |
| Isu Papua diangkat oleh tujuh negara setalah bertambahnya negara Republik Palau.(sumber :tablid wani.com) |
Malang, (KM)-- Dalam sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), isu Papua diangkat oleh tujuh negara setalah bertambahnya negara Republik Palau. Sebelumnya Isu Papua diangkat oleh enam negara dari Pasifik yang tergabung dalam Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) diantaranya: Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Republik Nauru, Tuvalu dan Kerajaan Tonga.
Terkait ini, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) angkat bicara, katanya, senjata bagi kaum tertindas itu ada pada rakyat tertindas. Salah satuh kekuatan yang bisa menumbangkan imperialisme, kapitalisme atas monopoli korporasi-korporasi multy nasional itu dengan kekuatan rakyat tertindas.
Bernardo Boma Alias Bung Ghelez yang di posting di akun Facebook pada, Sabtu, (08/10/2016), Pukul 18:52 WIB dalam potingannya menulisakan, dukungan dukungan dari masyarakat internasional, lebih khususnya negara-negara kawasan regional fasifik, itu bukan kekuatan bagi rakyat tertindas.
“Dukungan ini adalah bagian dari diplomasi yang di bangun oleh para diplomatik untuk memperkuat dukungan berdasarkan pada situasi objektif. Dukungan ini hanya mengekspresikan rasa kepedulian terhadap kemanusia di dunia dan lebih khusus-nya di tanah Papua,” tulis Boma yagng sering disapa Bung Ghelez ini.
Sementara itu, di akun facebook. Jhemzz alias Fransiskus Nawipa (ketua AMP Komite Kota Jakarta) dalam status Fb, yang di postingan pada, Sabtu (08/10/2016) pukul 18.08 WIB, menambahkan bahwa dukungan itu untuk mendonrong HAM bangsa Papua barat sebagai ilusi yang bisa memperkuat nilai dan Hak demokrasi di Papua Barat.
Dalam update statusnya, Jhemzz juga mengemukakan beberapa pertanyaan: Apakah pembebasan bangsa Papua Barat di telusuri dan dapat di selesaikan lewat prespertif Hukum internasional yang menciptakan pembebasan nasional secara menyeluruh?; Jika imperialisme kapitalisme itu dari negara-negara Eropa.
"Mengapa membangun diplomasi di Neraga Negara Eropa?; Sementara negara negara sosialisme yang anti terhadap kediktatoran imperialisme kapitalisme masih belum menghirup udara segar dari papua dalam konteks hak demokrasi," tulis Jhemzz.
Kemudian menanggapi komentar frans Nawipa Bung Bleghes alias Bernardo Boma menjelaskan di akun facebook mengatahakan bahwa itu sebagai dinamika yang kita harus ikuti, dukungan intenasional itu datang karena hasil kerja keras para diplomat papua. Dunia internasional di pasifik mereka sangat peduli karena pelanggaran HAM terus meningkat di Papua yang juga bagian dari hak demokratik rakyat Papua yang harus dipedulikan oleh siapapun dia!
“Termasuk kesalahan sejarah yang diklaim itu sudah dianggap final oleh PBB, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia hanya demi kepetingan ekonomi Amerika serta PBB dan Kepentingan Politik bagi indonesia yang terus mengekploitasi manusia dan sumber daya alam Papua (SDA),” tulisnya
Melihat dari kenyataan itu posisi Belanda dan negara negara eropa lainnya menjadi terancam dalam mendorong isu Papua dan terus menyembunyikan kenyataan persoalan HAM, Sosial dan Budaya di Papua dan lebih membangun isu isu politik menjadikan para diplomat papua menjadi alat propaganda bagi indonesia yang tidak memajukan isu Papua di dunia Internasional hanya hagemoni belakang bagi negara-negara Eropa dan Indonesia.
Sementara negara-negara pasifik mereka mendukung karena pelanggaran HAM banyak di Papua yang kolonial tidak pernah diselesaikan dan atas nama kultur budaya dan ras yang sama mereka terus mendukung isu Ham dan Penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.
“Kekonsisten Negara negara Fasifik sangat solid dalam mengadvokasi isu HAM dan hak penentuan nasib sendiri diberbagai ruang tanpa melihat resiko dan lain lain atas nama Ideologi Papua Merdeka,” katanya.
Menurutnya, diplomat kita tidak pernah berdiplomasi di negara-negara pahamnya sosialisme, disisi itu benar tetapi pentingnya kita mendidik sesama kita rakyat untuk membangun sebuah paham yang anti terhadap kapitalisme, imperialisme dan feodalisme serta militerisme yang harus dilawan dan hancurkan dari muka bumi Papua walaupun kita terlambat membangun diplomasi di negara negara sosialis.
Yang menganut paham itu adalah kita rakyat bukan para diplomat penting-nya kita terus menjadi penggerak dalam gerakan rakyat yang terus kita dorong bersama sambil membagun komunikasi pada bangsa-bangsa paham sosialisme baik melalui kita untuk bersama sama menwujudkan dunia yang sosialisme dan demokratis.
"Andalkan rakyat dengan persoalan yang ada pada dirinya dan pastikan rakyat pada posisi untuk tidak menghamba tetapi terus bekerja sama dan berjuang untuk merebut hak demokrasi dan kesejateraannya sebagi manusia yang beradab tanpa ada penghisapan dan penindasan diatas tanahnnya sendiri," tutupnya.
0 komentar:
Posting Komentar