 |
| Ilustrasi.Ist |
Oleh: Robert Awiibou Minai
Opini, (KM)-Beberapa waktu lalu tepatnya Senin, 17 Oktober 2016, Presiden Joko Wisodo (Jokowi) berkunjung ke Papua meresmikan enam proyek listrik Papua dan Papua Barat.
Dirut PLN Sofyan Basir dan Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengatakan, kebutuhan listrik seluruh Papua bisa tercukupi pada 2020. Namun, Jokowi langsung meminta target tersebut dipercepat (kompas.com).
Ada enam infrastruktur kelistrikan yang diresmikan Jokowi, yakni:
- Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW.
- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1, 25 MW.
- Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem – Waena – Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkuit.
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp - Jayapura sepanjan 43,4 kilo meter sirkit.
- Gardu Induk Waena – Sentani 20 Mega Volt Ampere
- Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.
Kita tahu saat ini pemerintah lagi merancang berbagai perencanaan dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Listrik merupakan kebutuhan yang pokok saat ini. Baik dalam usaha menengah sampai usaha perindusitrian.
Untuk mendukung itu pemerintah juga telah menetapkan kebijakan “Satu Harga BBM”dan juga penerapan Intornet Of Things (IOT) yang kini kian ramai diperbincangkan.
IOT adalah suatu konsep dimana bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Kemampuan tersebut seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata.
Papua adalah wilayah paling berpotensi untuk MEA. Seperti yang dilansir di m.monitorday.com edisi Jumat, 26 Februari 2016, “Papua Bukanlah wilayah terpinggirkan dan terbelakang, justru kita harus memperkenalkan bahwa Papua adalah gerbang utama dan garda terdepan NKRI.” Kata Tony Wardoyo, politisi dari Fraksi PDIP dari dapil Papua, Tony Wardoyo. (26 Feb 2016).
Papua dengan kekayaan alamnya siapapun negara manapun akan tergiur. Banyak wilayah kosong yang saat ini belum disentuh satupun. Hal ini sangat berpotensi mendukung keberlangsungan hidup maupun juga kemajuan Negara.
Dengan demikian, Persoalan di Papua yang sebenarnya benar-benar diabaikan hanya untuk kepentingan pemerintahan. Bahkan kita tahu bahwa pemerintah daerah enggan mengangkat persoalan yang sebenarnya terjadi. Pembunuhan yang terus terjadi hanya dipandang sebelah mata. Pengabaian ini terus dilakukan hanya untuk mengejar kepentingan mereka.
Sudah kali keempat Jokowi datang ke Papua, namun persoalan yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia terus dibaikan. Ia berfokus pada pelancaran untuk tujuan Masyarakat Ekonomi Asean yang ditargetkan 2020.
Bahkan dalam pemberitaaan Jokowi menegaskan untuk mempercepat pembangunan hingga dapat terselesaikan 2019. Semua kebijakan yang diambil terkesan untuk mendukung usaha mereka yakni Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
*)Penulis Adalah Aktivis Papua
0 komentar:
Posting Komentar