Laurenzus Kadepa: “Saya Katakan Perjanjian New York Ini Penuh Kebohongan”

Laurenzus Kadepa, Anggota Komisi I DPR Papua.(Foto: Antara/KM)

Yogyakarta, (KM)--Perjanjian New York Agreement   yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia yang berlangsung 15 Agustus 1962 yang dilatarbelakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. 


Untuk menanggapi hal tersebut, Legisator Papua, Laurenzus Kadepa menilai  perjanjian New York yang pernah dilakukan antara Indonesia dan Belanda atas desakan Amerika Serikat dan PBB merupakan satu perjanjian yang penuh dengan kebohangan. 

“Perjanjian New York Agreement harus ditinjau kembali. Karena pernah terjadi satu kebohongan atau penipuan yang dilakuan terhadap orang Papua. Yang melakukan penipuan itu adalah Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan di dalamnya ada peran PBB melalui UNTEA pada saat itu. Maka saya katakan perjanjian New York ini penuh dengan kebohongan,” tegas Kadepa kepada Kabar Mapegaa saat dihubunginya, Kamis (11/8/2016).

Menurut Anggota Komisi I DPR Papua ini, selain karena tidak pernah melibatkan orang Papua dalam perjanjian New York juga karena perjanjian New York menjadi awal terjadinya penjajahan Indonesia di atas tanah Papua. Kata Kadepa, Karena  perjanjian tersebut berisi kebohongan, sehingga sampai dengan hari ini orang Papua masih terus melakukan protes kepada PBB, Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat.

“Buktinya sebagian besar orang Papua masih terus protes itu (Perjanjian New York). Mereka (orang Papua) terus mengatakan Ilegal, sekalipun menurut pemerintah indonesia itu sah. Tapi bagi orang Papua itu adalah awal penjajahan Indonesia di tanah Papua. Sehingga orang Papua terus menerus protes perjanjian New York itu” terangnya .

Lebih lanjut, ia mengatakan, pro dan kontra tentang perjanjian New York yang terjadi sejak tanggal 15 Agustus 1962 hingga saat ini, Kadepa berpendapat tidak bisa dibiarkan terus. Pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak yang terlibat saat itu harus mencari solusi.

“Terjadi pro dan kontra tentang perjanjian New York hingga saat ini tidak harus dibiarkan. Pemerintah (Indonesia) dan semua pihak yang terlibat jangan menganggap remeh atau biasa saja. Harus segera mencari solusi tujuannya untuk meluruskan sejarah yang pro dan kontra ini,” tuturnya.

Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.

Untuk itu, mengugat perjanjian tersebut, KNPB Pusat telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh rakyat Papua Barat agar ikut bergabung dan ikut ambil bagian dalam aksi damai serentak yang akan  belangsung pada tanggal 15 Agustus 2016 mendatang  di seluruh tanah Papua.

Aksi KNPB kali ini, untuk  menolak Perjanjian New York dan juga mengkampanyekan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua barat secara demokratis. 

Pewarta: Manfred Kudiai

BERITA Berita Tanah Papua Legislator Agustus 10, 2016