 |
| Front rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi di Bundaran Universitas Gadja Madha (UGM) Yogyakarta.Senin, 20/03/2017. (Foto: Bima/KM) |
YOGYAKARTA,KABARMAPEGAA.COM--Kurang lebih 60-an aktivis peduli kemanusiaan yang tergabung dalam Front rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Mereka menuntut PT Freeport Indonesia ditutup dan Nasib sendiri bagi Rakyat Papua adalah Solusi Bagi rakyat Papua.Massa AMP dan Front FRI-West Papua berjumlah puluhan orang itu membentangkan spanduk dan menyampaikan sejumlah tuntutan, Senin, (20/03/2017).
Lima ribuan orang Papau dibunuh oleh Militer di Papau. Genosida sistematis terus di bangun oleh Pemerintah indonesia di bawa kaki tangan Militerisme.Freeport masuk ke Papua tidak melibatkan orang papua yang juga sebagai pemilik tanahnya.
"Indonesia hadir di tanah Papua atas dasar kepetingan politik tanpa memperhatikan nasib orang Papua sementara kekayaan alam dikuras, manusianya dibunuh. Untuk itu soluusi terbaik untuk rakyat papua adalah menentukan nasib sendiri bagi orng Papua," tegas anggota FRI-West Papua dalam orasinya yang ditangkap oleh media ini dilapangan, Senin, (20/03/2017) bertempat bundaran UGM.
"Freport segera ditutup, dari berikan hak kebebesan (merdeka, dan lepas dari NKRI) bagi Rakyat Papua," tegasnya.
Pernyataan yang sama, disampaikan oleh Sekretaris Mikael Kudiai. Dirinya menuntut Indonesia dan Internasional, terutama negara-negara yang terlibat ambil peran dalam kepentingan yang terlibt dalam pengambilam kekayaan alam di Papua (Freeport).
"Kami, orang Papua sadar bahwa Indonesia saat ini sedang bungkan ruang demokrasi, Rakyat Papua di bunuh, belum lagi bagi rakyat Papua yang berada diisekitar kawasan Freeport (suku amungme dan Kamoro). Rakyat Papua terus meninggal karena dibunuh atas nama NKRI harga mati," ujar Mikael dalam Orasinya.
Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam tekanan Militerisme. Indonesia di bawa kaki tangan Militer, kembali melalkukan bisnis besar-besaran di tanah Papua." pada tahun 1967 PT.Frerport hadir Papua. Kehadiran Freeport tidak melibatkan orang Papua, padahal orang papua adalah pemilik tanahnya.
"Jangankan orang Papua pada umumnya, masyarakat Papua yang berada di area Freeport, seperti suku Amungme dan Kamoro saja dibunuh oleh militer," tegasnya.
Kemudian, tulis dalam penyataan aksi kali ini, kehadiran PT. Freeport Indonesia di tanah Papua merupakan malapetaka bagi Rakyat Papua. Kehadiran Freeport sejalan dengan kehadiran pelanggaran terhadap hak kemanusiaan dan lingkungan di tanah Papua. Ambisi Freeport yang ingin keluar dari keterpurukannya setelah disepak keluar dari Kuba setelah Revolusi 1959, menimbulkan persoalan baru di tanah Papua. Kehadiran Freeport yang secara langsung melibatkan Pemerintahan Indonesia dan militer di bawah komando Soeharto yang identik dengan kekerasan melahirkan masifnya kekereasan terhadap kemanusiaan di Papua.
"Berbagai kekerasan dan operasi dilakukan demi penguasaan terhadap wilayah Papua demi kenyamanan pengamanan terhadap proses penanaman modal. Secara umum di Papua kekuasaan militer berkembang setelah Pengumandangan TRIKORA 19 Desember 1961, oleh Ir. Soekarno di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta. Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi, seperti; Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan, pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus [Opsus]. Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki dan dapat dipastikan banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu," hal ini dipaparkan dalam selearan pernyataa sikap yang di terima media ini di lapangan.
Baca juga: Penyataan Sikap, Tutup Freeport dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua
Sementara itu, salah satu masa aksi dari Front Rakyat Indonesia untuk Rayap Papua Barat (FRI-West Papua) mengatakan, sampai hari ini, masih ada penindasan-pendasan terhadap orang Papua. Masalah Freeport saat ini, bukan memperdebatkan soal kontrak karya, tetapi saat ini di Papua, masalah yang perlu diperdebatkan adalah masalah kemanusiaan.
"Freeport sendiri menindas rakyat Papua dan merampas tanah adat mereka atas kepentingan negara Indonesia- Amerika tanpa memperhatikan pemilik tanahnya," teriak dalam orasinya.
Menurutnya, bersamaan dengan kehadiran PT. Freeport, terjadi pula penindasan terhadap rakyat Papua. " Tiap hari 6 sampai dengan 7 orang asli Papua meninggal secara sistematis," bebernya.
Selain kekerasan yang terhadap kemanusiaan pengrusakan terhadap alam pun massif dilakukan tanpa pertanggungjawaban terhadap parbaikan alam dan lingkungan. Freeport telah mematikan 23.000 ha hutan di wilayah pengendapan tailing. Meluapnya sungai karena pendangkalan akibat endapan tailing. Freeport telah membuang tailing dengan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui Sungai Ajkwa yang berdampak langsung bagi masyarakat setempat yang mendiaminya. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura. Tailing yang dibuang Freeport ke Sungai Ajkwa melampaui baku mutu total suspend solid (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Limbah tailing Freeport mencemari perairan di muara sungai Ajkwa dan mengontaminasi sejumlah besar jenis mahluk hidup serta mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar. Tailing yang dibuang Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan aquatik. Bahkan sejumlah spesies aquatik sensitif di sungai Ajkwa telah punah akibat tailing Freeport.
Sementara itu, pantauan media ini, Pihak kepolisian membatasi ruang demokrasi dengan memberikan waktu hanya satu jam. Dimulai dari 10.00 WIT hingga 11.00 WIB. Ada pun beberapa dari ormas (Pemuda Pancasila dan Paskisaton) memasang spanduk didepan masa aksi yang menuliskan "Dukung Papua Bagian dari NKRI".
 | ||
| Ormas saat memasang Spanduk di depan massa aksi, tepatnya di Bundaran UGM.( Foto: Bima) |
 |
| Polisi gandeng Ormas, siiap siaga samping kiri dari massa aksi.(Foto: Bima/ist) |
Kemudian yang ditangkap oleh media ini, setelah memasang spanduk tersebut satu diantara mereka yang memasang sapnduk itu meneriaki masa aksi dengan " Papua Anjing, Papua anjing". Saat itu juga mereka berhasil sita gelang bermotif "Bintang Kejora" yang dikenakan salah satu masa aksi oleh Ormas secara paksa.
Dalam aksi tersebut, massa aksi membawa sepanduk atau poster yang bertuliskan.
Tutup Freeport dan Berikan Hak menentukan nasib sendiri solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Tutup Freeport dan Berikan Hak menentukan nasib sendiri solusi demokratis bagi rakyat Papua.
 |
| Foto.Doc. (Bima) |
BIARKAN RAKYAT DAN BANGSA PAPUA MENENTUKAN MASA DEPAN FREEPORT DI TANAH WEST PAPUA.
BIARKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRASI BAGGI BANGSA WES PAPUA. HIDUP PAPUA.#FREE-West Papua Yogyakarta.
BIARKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRASI BAGGI BANGSA WES PAPUA. HIDUP PAPUA.#FREE-West Papua Yogyakarta.
Adapun pernyataan sikap terkait aksi "Tutup Freeport dan seluruh Perusahaan asing, yang merupakan Dalang kejahatan kemanusiaan di tanah Papua dan berikan Kebebasan dan Hak Penentuan Nasib sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua." Yang dibacakan oleh kordinaor aksi didepan masa aksi, Polisi, Ormas dan penguna jalan.
 |
| Saat koordinator aksi, membacakan peryataan siakp.(Foto: Bima/ist). |
Kami Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, bersama Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kepada Rezim Jokowi-JK untuk:
- Usir dan Tutup Freeport
- Audit kekayaan dan kembalikan freeport dan serta berikan pesagon untuk buruh
- Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan
- Tarik Tni/Polri Organik dan Non organik dari tanah Papua
- Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi bangsa west papua
- Usut,,tangkap,adili dan penjarakan pelanggaran ham selama keberadaan freeport di Papua
- Biarkan rakyat dan bangsa west papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di Tanah West papua
- Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat ekspotasi tambang
Setelah, koordinator aksi membancakan pernyataan sikap, masa aksi meninggalakan tempat. Dalam aksi kali ini berjalan dengan baik, walau ada hal-hal yang memancing emosional massa aksi.
Baca juga berita terkait lainnya:
Liputor: Manfred/KM
0 komentar:
Posting Komentar